Membuat Kontrak Retainer Jasa Hukum Pengacara/Advokat (Contoh Surat)

DEVATRA    July 30, 2021    Comment   

Membuat Kontrak Retainer Jasa Hukum Pengacara/Advokat (Contoh Surat)

Ilustrasi

 KONTRAK RETAINER JASA HUKUM

Antara

PT. ...............

Dengan

Kantor Hukum ....................

Pada hari ini, ............., tanggal .................., bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Kontrak Retainer Jasa Hukum, oleh dan antara :

1. PT. ............. yang berkedudukan dan berkantor di Jl. ....................... dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama ............, dalam hal jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. .................

“Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA”.

2. ............... , sebagai Managing Partner pada Kantor Hukum .............. beralamat di ..................................

“Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA”.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu badan hukum Indonesia yang didirikan pada tahun ....... yang bergerak dalam bidang .... .

2. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya , Pihak Pertama perlu mendapatkan jasa hukum dari konsultan/penasehat hukum/lawyer profesional, baik dalam bidang korporasi maupun litigasi.

3. Bahwa untuk maksud dalam poin no.2 tersebut di atas, maka Pihak Pertama meminta jasa hukum kepada Pihak Kedua sebagai konsultan/penasehat hukum/lawyer yang akan memberikan jasa hukum kepada Pihak Pertama.

4. Bahwa Pihak Kedua bersedia menyanggupi untuk memberikan jasa hukum kepada Pihak Pertama.

Selanjutnya, Para Pihak menyatakan setuju untuk membuat perjanjian KONTRAK RETAINER JASA HUKUM (selanjutnya disebut “KONTRAK”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Penunjukkan

1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk dan menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai konsultan/penasehat hukum tetap bagi Pihak Pertama.

2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima penunjukkan dan penugasan oleh Pihak Pertama tersebut pada pasal I ayat (I) kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pelayanan Retainer Jasa Hukum

Lingkup pelayanan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama meliputi tugas-tugas , sebagai berikut termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Memberikan konsultasi dan pendapat hukum dalam membantu Pihak Pertama .

2. Membantu Pihak Pertama dalam memeriksa, mengawasi, memperbaiki dan memberikan masukan terhadap : Dokumen-dokumen hukum, Perjanjian kerjasama, Kontrak kerja yang berhubungan dengan Pihak Pertama .

3. Membuat/mengeluarkan surat somasi dan melakukan upaya hukum yang dipandang perlu, terhadap debitur/kreditur atau pihak lainnya yang melakukan Wanprestasi atau ingkar janji , terhadap Pihak Pertama.

4. Pemberian pendapat hukum / legal opinion tertulis.

5. Ruang lingkup pelayanan retainer jasa hukum dalam pasal ini tidak mencakup litigasi baik secara Perdata maupun Pidana yang perkaranya sampai pada tahap pemeriksaan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau Pengadilan.

6. Dalam hal Pihak Pertama memerlukan jasa hukum Pihak Kedua dalam hal Litigasi , akan dituangkan dalam kontrak terpisah.

Pasal 3

Kewajiban Masing-Masing Pihak

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengerahkan seluruh keahlian guna melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak ini dengan sebaik-baiknya.

2. Pihak Pertama wajib untuk membayar biaya honorarium kepada Pihak Kedua segala biaya jasa konsultan `dan/atau bantuan hukum yang besarnya adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 kontrak ini.

Pasal 4

Masa Kontrak

1. Kontrak berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ................. dan berakhir pada tanggal ........... , selanjutnya disebut ‘Masa Kontrak”

2. Kontrak ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

3. Perpanjangan Masa Kontrak berakhir maupun pemutusan Kontrak ini sebelum Masa Kontrak berakhir akan diberitahukan oleh Pihak Pertama dengan tertulis, selambat-lambatnya 60 (enam Puluh) hari sebelum berakhirnya Masa Kontrak.

Pasal 5

Waktu Konsultasi

1. Dalam melaksanakan kontrak ini, Pihak Kedua tidak terikat oleh jam kerja sebagaimana lazimnya, namun Pihak Kedua berkewajiban untuk datang setiap saat apabila kehadirannya secara fisik dibutuhkan oleh Pihak Pertama.

2. Permintaan kehadiran Pihak Kedua dilakukan oleh Pihak Pertama dengan secara lisan, baik secara langsung maupun melalui telepon, dan/atau dengan cara tertulis dengan surat, fax maupun pesan singkat yang dikirimkan melalui telepon selular konsultan/penasehat hukum dan atau ke kantor Pihak Kedua.

3. Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh Pihak Pertama paling lambat 24 jam sebelum jadwal waktu yang dikehendaki.

4. Jumlah waktu konsultasi yang disediakan Pihak Kedua kepada Pihak pertama adalah .... (......) jam setiap bulannya.

5. Apabila jangka waktu konsultasi melebihi batas waktu yang telah disepakati maka Pihak Pertama akan dikenai biaya Rp ....../jam.

Pasal 6

Biaya Honorarium

Pihak Pertama sepakat untuk membayarkan kepada Pihak Kedua biaya-biaya sebagai berikut :

1. Honorarium sebesar Rp ...... (.........) pertahun belum termasuk PPN 10%, yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

2. Biaya transportasi, setiap kali kedatangan fisik dalam hal pendampingan/perwakilan untuk tugas-tugas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) sebesar Rp ......./hari/orang dan tugas keluar kota JABODETABEK adalah sebesar Rp ....... (.....)/hari/orang.

3. Biaya transportasi ditagihkan ke Pihak Pertama.

4. Pembayaran dapat dilaksanakan melalui transfer ke rekening Pihak Kedua sebagaimana akan diberitahukan oleh Pihak Kedua kemudian.         

Pasal 7

Cara Pembayaran

Pembayaran honorarium yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Kontrak ini disetorkan oleh Pihak Pertama langsung ke rekening Pihak Kedua dengan jadwal sebagai berikut :

1. Termin 1 sebesar 30 % dibayarkan pada saat ditandatanganinya kontrak ini.

2. Termin 2 sebesar 25 % dibayarkan pada tanggal .... atau hari kerja sebelumnya bila hari libur, pada bulan ke-2.

3. Termin 3 sebesar 25% dibayarkan pada tanggal .... atau hari kerja sebelumnya bila hari libur, pada bulan ke-5.

4. Termin 4 sebesar 20% dibayarkan pada tanggal .... atau hari kerja sebelumnya bila hari libur, pada bulan ke-8.

Pasal 8

Pajak

Pajak dan/atau pungutan-pungutan resmi yang diatur oleh undang-undang seperti halnya PPN 10% ditanggung Pihak Pertama

Pasal 9

Kerahasiaan Dokumen

Bahwa demi menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang tugas dan fungsi kedua belah pihak , maka kedua belah pihak wajib menjaga kerahasiaan hal-hal tersebut dari pihak lain yang tidak berkepentingan, baik selama masa kontrak berlangsung maupun sesudah masa kontrak berakhir.

Pasal 10

Pengakhiran Kontrak

1. Kontrak ini dapat diakhiri apabila terjadi force majure seperti perang, bencana alam, atau sebab-sebab lainnya yang tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan perjanjian konsultasi/bantuan hukum ini.

2. Pihak Pertama dapat memutus kontrak ini bilamana Pihak Kedua tidak dapat memenuhi tugas-tugasnya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak ini.

3. Para Pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 11

Pengaturan Ketentuan Lain dan Penyelesaian

1. Dalam segala hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam kontrak ini, akan diatur dan diputuskan oleh kedua belah pihak atas permufakatan bersama.

2. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak, diserahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri ...................., sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia.

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak , dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Pihak Kedua

PT. ..............,    Kantor Hukum ..............

.................. ...........................

Saksi-saksi

1..................

2..................   

Menulis Permohonan Perwalian dan Hak Asuh Anak di Pengadilan

DEVATRA    July 26, 2021    Comment   

Menulis Permohonan Perwalian dan Hak Asuh Anak di Pengadilan

Perihal : Permohonan Perwalian dan Hak Asuh Anak

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri/Agama

di

Tempat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Nama Kuasa Hukum. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nama Kantor yang beralamat di Jalan Kantor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal/bulan/tahun, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili  Klien kami : 

Nama         : 

NIK                 : 

Jenis Kelamin  : 

Agama         : 

Tempat Tanggal Lahir : 

Pekerjaan         : 

Alamat         : 

Adalah (hubungan dengan yang akan diasuh) nama anak

Yang dalam hal ini memilih domisili hukumnya di kantor kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan Hak Perwalian dan Pengasuhan Anak atas nama Nama anak dari Bapak ........... dan Ibu ................ berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ........... dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan : 

a. Pasal 33 : 

Ayat (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

Ayat (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Ayat (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.

(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

b. Pasal 34 : 

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, “Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya”, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa Pemohon dan nama anak anak dari Bapak ................... dan Ibu ............. adalah beragama .....................;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 seseorang yang diutamakan ditunjuk sebagai wali diutamakan dari keluarganya. Sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga  bahwa Pemohon adalah (hubungan dengan anak)  dari pihak ibu/bapak orang tua nama anak;

4. Bahwa Ibu ............... telah melangsungkan perkawinan dengan Bapak ...............  pada 29 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor ............... dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:  ....................;

5. Bahwa pada tanggal tanggal/bulan/tahun Ibu ................. telah meninggal dunia di ................... karena sakit berdasarkan surat kematian nomor ................;

 

6. Bahwa pada tanggal tanggal/bulan/tahun Bapak ................ juga telah meninggal dunia di ............ karena sakit Berdasarkan surat keterangan kematian nomor ................;

7. Bahwa setelah orang tua ............... tersebut meninggal dunia, maka saat ini ................... diasuh oleh Para Pemohon;

8. Bahwa oleh karena nama anak (lahir : tanggal lahir anak) masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian dan Hak Asuh Anak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri/Agama c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan permohonan ini dengan amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Pemohon baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mewakili (nama anak) untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi (nama anak);

3. Menetapkan Para Pemohon bertanggung jawab terhadap diri (nama anak) dan wajib mengelola harta milik (nama anak) untuk kepentingan terbaik bagi (nama anak);

4. Menetapkan Para Pemohon sebagai Wali dan pemegang Hak Asuh (nama anak);

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Jakarta,  tanggal/bulan/tahun

Kuasa Hukum Para Pemohon,

........................