November 2017 - DEVATRA14

Saturday, November 4, 2017

PENDEKATAN SOSIOLOGI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

 

Pentingnya peranan ilmu sosiologi terutama untuk menjawab permasahalan-permasalahan hukum merupakan fenomena yang sangat jelas terlihat. Karena pada kenyataan saat ini, hukum normatif tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Diperlukan suplemen agar hukum yang berjalan dapat benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mengkaji lebih dalam keterkaitan ilmu hukum dan ilmu sosiologi. 

Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kolompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namaya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang, sementara ilmu hukum juga berbicara tentang nilai-nilai luhur yang harus dimiliki masyarakat. 

Ilmu hukum memilih pendekatan normatif yang menetapkan prinsip mengenai kepastian hukum dan ilmu sosiologi memilih pendekatan empiris. Konsekuensi hal tersebut yaitu ilmu sosiologi hukum yang diciptakan sebagai penengah atau penghubung logika logis dari ilmu hukum dan ilmu sosiologi diharapkan dapat membantu ilmu hukum untuk memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan terutama untuk memenuhi rasa keadilan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

Aturan hukum yang tertulis tentunya akan memainkan peranan penting dalam menjaga keadilan dan keteraturan sosial. Hukum tertulis merupakan upaya pencarian keadilan ataupun cara mengatasi konflik yang berlangsung di masyarakat. Kejelasan aturan dan pelaksanaan hukum akan dapat mengurangi potensi konflik yang destruktif yang dapat terjadi di masyarakat. Konflik yang terjadi di tengah masyarakat tidak hanya akan merusak tatanan sosial. Namun juga akan menimbulkan kerusakan secara fisik. Oleh sebab itu perlu adanya penegakan hukum yang fair demi terciptanya keteraturan sosial dalam masyarakat.

Hukum sebagai sosial kontrol, sosial kontrol biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi kaidah dan nilai yang berlaku. Yang berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Yang menjadi patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya.

Konsiliasi sifatnya remedial, artinya mengembalikan situasi pada keadaan yang semula. Pada pokoknya bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang melainkan penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Konsiliasi merupakan keharmonisan.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah merupakan salah satu sumber konflik dan kekerasan di berbagai daerah. Perasaan ketidak adilan dan ketidak puasan umumpun berkecamuk dan dapat meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan. pengekan hukum yang seharusnya menegakkan keadilan justru sebaliknya keadilan hukum tersebut telah dikesampingkan.





Ad Placement

Intermezzo

Travel

Teknologi